undang undang nomor 35 tahun 2009. TENTANG. undang undang nomor 35 tahun 2009

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. 000,-. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas: a. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u ndan g an Sep 1, 2017 · Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaanPenuntut Umum adalah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. pdf/6. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, lihat di sini. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa . Mengingat : 1. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika. Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu: 1. - 2. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan Hukum, 6 (2): 86 - 95. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). 1999/ No. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. K. 5 Penjelasan Umum Undang-Undang No. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:13Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);. Rincian kewenangan PPNS Bidang Kesehatan Tindak dan Pidana Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang. 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman. 35, LN. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, TambaLembaran. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. Pasal 4, atau Pasal 35 tidak tersedia Hakim ad hoc yang mempunyai keahlian yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara,. Undang-undang (UU) NO. bagaimana peredaran sindikat narkotika di Indonesia dalam era perdagangan bebas internasional ditinjau dari aspek hukum Internasional? B. (Dewi, 2019) yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari (Afhami, 2012) Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemutusan jaringan Narkotika tertuang di dalam dasar hukum di antaranya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan. 2009. bahwa untuk. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenisjenis Prekursor Narkotika. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Sus/2017/PN Mdn majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;Hal tersebut patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Dwi Pertiwi 2. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;M e n g a d i l i :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Januari. 2009/ No. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; 2. 1 Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat . 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila. 25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. A. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 2009/ No. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat . NOMOR. Hal-hal yang menjadi pertimbangan disusunnya Undang-Undang No. Santi Warastuti 3. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70) 9Lihat Peraturan Pemerintah No. TENTANG. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. PUTUSAN Nomor 4/PUU-X/2012. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis Berita. Dec 12, 2018 · Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8)BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14)BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34)BAB VI Peredaran (Pasal 35 – Pasal 44)BAB… Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permufakatan jahat dalam Pasal132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu elemen penting dalam undang-undang tersebut untuk dapat menjerat pelaku kejahatan narkotika yang terdiri dari dua orang atau lebih atau bahkan terorganisir, namun faktanya penerapan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda KehormatanMengingat : 1. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2 Keywords: conviction, criminal liability, police officer, narcotics abuse I. Kajian Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. Kamis, 5 Februari 2009. UU Nomor 35 Tahun 2009. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. dicabut oleh Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek: Unduh. 35/2009 sebagai barometer dari Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. E. d. 5115, LL SETNEG : 42 HLM. NOMOR : 35 Tahun 2009 2009 2009 TANGGAL : 12 Oktober 2009 9 Juli 2009 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN: Nomor: 35: Tahun: 2010: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 12/02/2010: Tanggal Diundangkan: 12/02/2010:. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. Kategori. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Untuk itu sesuai dengan anjuran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianjurkan bagi korban penyalahgunaan Narkotika untuk. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah. LAMPUNG_INFO – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. 35 Tahun 2009). Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. R. SUS/2014)127 ayat 1 huruf a UU RI No. Agar setiap orang mengetahuinya, UU Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara. Buku ini memuat komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimulai dengan pengetahuan dasar tentang narkotika, kemudian dibahas pasal perpasal dan ayat perayatnya. Tesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika,. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; – Peraturan DPR RI No. 2013 Pn. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar, pemakai dan pamilik itu berbeda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. 1999. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan. . com Abstrak Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalamUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. PP narkotika dan psiko tropika. NOMOR . Kepala dan karyawan Sekjen DPR RI yang telah membantu dalam hal memberikan informasi perihal risalah sidang Undang-undang. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Terbitan: (2011) Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika/ Sujono oleh: Sujono, AR; (Bony Daniel)Tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan mahkamah agung nomor 2427 K/PID. PUTUSAN Nomor 4/PUU-X/2012. tanaman yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisa tujuan pemidanaan dengan hukuman pidana penjara yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:. Ukuran Dokumen 374. Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? dan 2). 35. Nov 27, 2021 · Selain dapat ilmu, kamu juga bisa menikmati lagu-lagu Slank favorit kamu! Yuk daftar sekarang juga! Sumber: Undang-Undang No. Burung Walet. H. Dashboard;. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 0910111050 KEMENTERIAN. 35, LN. I. UU No. 35. Keberadaannya selalu dibicarakan dan diperdebatkan oleh para ahli. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud. 147, TLN NO. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2) Desember 2019: 86-95 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia… Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. com Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan INarkotika Golongan IINarkotika Golongan III Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. bahwa Halon sebagai salah satu bahan kimia yang. . . DASAR HUKUM – UU No. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945; 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jenis narkotika dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu : a) Jenis Narkotika Golongan I : adalah jenis. a. , et al. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang undangan. perubahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ; PRESIDEN REPUBLIK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Nomor. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA . NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jul 10, 2020 · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia Nomor 4481); 3. TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2009/ No. Halaman ini telah diuji baca. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan. Perbandingan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi. Daftar Masuk. 35 Tahun 2009. Tanggal 11 Februari 2019 — Penuntut Umum: RIZKI PURBO NUGROHO, S. 000. 35 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum ( Pasal 1) Bab II Dasar, Asas, Dan Tujuan (Pasal 2 s/d 4) Bab Ruang Lingkup (Pasal 4 s/d 8) III Bab PENGADAAN : ·. 6 1. Ukuran Dokumen 374. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Bagi pengedar atau pun pemakai narkoba, sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. 000. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 1 39 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA. Selain itu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika cenderung dipidana penjara dibandingPasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang (UU) NO. Sedangkan hukuman pidana bagi. Latar Belakang Masyarakat dunia termasuk masyarakat di Indonesia pada akhir-akhir ini telah dihadapkan oleh kondisi yang sangat menghawatirkan akibatBeranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang. Sus/2019/PN Bpp terhadap. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. UndangUndang RI No. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2009 download: 66 naskah akademis ruu tentang standardisasi nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan. Sus. Diunduh 2811. II, 1990,. NOMOR 35 TAHUN 2009. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 131 UU RI No. I. 22 Tahun 2009 Tentang. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Baik itu sintetis maupun. Halaman ini dibuka dalam waktu 1. .